gapenri
gapenri1
gapenri2
gapenri3
gapenri4
gapenri5
gapenri6
gapenri7
gapenri8
gapenri9

Sekilas GAPENRI

LATAR BELAKANG

GAPENRI adalah asosiasi perusahaan jasa konstruksi terintegrasi nasional di Indonesia, suatu organisasi terbuka bagi semua perusahaan EPC (Engineering-Procurement-Construction) nasional maupun asing.

GAPENRI didirikan pada tanggal 2 Agustus 1982 dengan nama Gabungan Perusahaan Pengembangan dan Pembangunan Industri (GP3I) dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1993 ditetapkan menjadi sebuah asosiasi Perusahaan dengan nama  Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia (GAPENRI)

 Tujuan  GAPENRI adalah :

  1. Mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yg kokoh, andal dan berdaya-saing tinggi serta hasil pekerjaan konstruksi yg berkualitas.
  2. Menghimpun Perusahaan nasional di bidang rancang-bangun dalam satu wadah organisasi
  3. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan anggotanya dalam posisinya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional agar menjadi sehat dan berdaya saing.
  4. Membantu Pemerintah dalam mewujudkan tertib pembangunan, baik peraturan maupun pelaksanaannya serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku

Visi

GAPENRI yang kompeten, bermartabat dan dipercaya pemangku kepentingannya untuk membangun daya saing badan usaha jasa konstruksi terintegrasi/EPC Nasional

Misi

  1. Peningkatan kesempatan usaha pada pasar dalam negeri dan luar negeri;
  2. Penyempurnaan dan penegakan regulasi; dan
  3. Peningkatan kemampuan pelayanan organisasi

Pelayanan Organisasi

Terlaksananya tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk melaksanakan pelayanan organisasi sebagai fasilitator industri Jasa Konstruksi Terintegrasi . 

Pembinaan Bisnis

Terbangunnya akses dan jaringan usaha untuk menunjang peningkatan kompetensi anggota dan kemitraan-kemitraan organisasi dengan stakeholder usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Pengembangan dan Penegakan Regulasi

Memastikan tersedianya regulasi yang berpihak kepada kepentingan Jasa Konstruksi Terintegrasi. 

INTEGRITAS, KOMPETENSI  DAN  KEBERHASILAN  KINERJA :

  1. Selalu menepati janji, bertanggung jawab atas pikiran, tindakan, komitmen dan keputusan yang diambil, mempunyai harga diri dalam keterikatan atas komitmen, tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya tersebut.
  2. Senantiasa bekerja untuk mengejar kesempurnaan keberhasilan kinerja (In pursuit of excellence) berorientasi pada persaingan internasional/global.
  3. Berprilaku sebagai Kontraktor yang menghor-mati dan menghargai profesinya.

KEJUJURAN  DAN  ANTI KORUPSI :

Berjiwa dan bersikap  jujur, sehingga setiap langkah yang dilakukan benar dan tindakan yang diambil “fair”, baik bagi dirinya maupun orang / pihak lain, yang antara lain dirinci  sebagai berikut :

  1. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/ memaksakan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
  2. Berindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
  3. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender sesama Warga yang masih dirahasiakan.
  4. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.

 TANGGUNG JAWAB KEPADA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN :

  1. Senantiasa menghormati dan mendengarkan pendapat serta memberi perhatian pada sesama pelaku ekonomi, berupaya, bersikap dan bertindak sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan.
  2. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan penelitian mengenai syarat-syarat kontrak, Tehnologi dan Tata Cara pelaksanaan sebagai bagian dari Tanggung jawab kepada Masyarakat dan Industri Jasa konstruksi.

 KESETIAKAWANAN  : 

  1. Selalu menjaga persatuan, kesatuan dan kerjasama yang bermanfaat antar warga  GAPENRI.
  2. Selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  GAPENRI.
  3. Bertindak untuk tidak mensabot secara sengaja baik langsung atau tidak langsung nama baik, kesempatan dan usaha sesama Warga.
  4. Bertindak untuk tidak saling membajak Tenaga Kerja maupun tenaga ahli sesama Warga.
  5. Melakukan hal-hal yang merendahkan harkat dan martabat sebagai Warga GAPENRI.

  1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik GAPENRI dalam hubungan dengan pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi, baik dengan pemberi tugas pekerjaan, sesama rekan/mitra anggota, rekan/mitra usaha lain maupun pemerintah dan masyarakat luas.
  2. Mendapat tugas pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi, berdasarkan standard keahlian, kemampuan profesionalisme & tingkat “competence”, tanpa melalui jalur yang tidak wajar.
  3. Konsisten mendukung dan menghormati kebijakan / upaya Pemberdayaan dalam pencapaian tujuan pembinaan jasa konstruksi nasional sebagaimana diatur dalam persyaratan dan ketentuan peraturan perundangan jasa konstruksi yang berlaku, dimana diamanatkan untuk diikutserta-kannya paling sedikit satu (1) perusahaan nasional dalam suatu proses lelang yang diikuti oleh para pelaku jasa konstruksi internasional. Untuk memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat jasa konstruksi, Warga GAPENRI wajib melaporkan kepada asosiasi apabila mengetahui ada tender yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian Warga GAPENRI tidak boleh mengikuti proses lelang dimaksud, karena penyelenggaraannya melanggar asas kesetaraan kedudukan perusahaaan jasa konstruksi nasional dengan anggota biasa GAPENRI.

 

 

 

SEJARAH PERKEMBANGAN

Era Tahun 80an

Pada era tahun 80-an, pemerintah  Indonesia tengah giat-giatnya mengadakan proyek–proyek pembangunan  berskala besar, termasuk  fasilitas  produksi  gas dan minyak bumi, antara lain : pembangunan  kilang-kilang minyak  di  Sumatra Selatan, Kalimantan dan Jawa (Cilacap). Untuk pertama kali proyek pembangunan berskala besar, seperti proyek pembangunan  kilang  minyak  tersebut  dilaksanakan  dengan  menerapkan jasa konstruksi terintegrasi atas dasar “terima jadi” atau “putar kunci”.

Pemerintah  menyadari,  bahwa  proyek  pembangunan  yang berskala  besar : berteknologi  tinggi,  kompleks,  canggih, berisiko  tinggi  dan memerlukan  biaya  besar tersebut masih  selalu  bergantung pada  perusahaan–perusahaan Asing. Perusahaan dalam negeri Indonesia hanya memperoleh  “tetesan  pekerjaan”  yang  tidak  berarti. Kondisi seperti  ini tentu tidak  sejalan  dengan  kebijakan  nasional  yang menganut azas kemandirian nasional untuk mencapai ketahanan nasional.

Sejak  saat  itulah,  salah  satu  kemauan  dan  tindakan  pasti  pemerintah Indonesia adalah  berketetapan  melaksanakan kebijakan “pemberdayaan  industri nasional”, dengan keharusan melakukan peningkatan penggunaan produk dan  jasa dalam negeri. Istilah kandungan  local (local content) menjadi  terkenal saat  itu dikalangan pelaku ekonomi maupun pejabat pemerintah.

Pada Bulan Agustus 1982, Menteri UP3DN dan Sekretaris Negara mengundang beberapa Badan Usaha Nasional (Murni dan Patungan), dengan maksud dan tujuan untuk menyatukan potensi badan usaha nasional EPC yang diharapkan pemerintah dapat menggantikan posisi perusahaan multi nasional dalam pembangunan nasional. Dengan disponsori kedua petinggi pemerintah tersebut, dan mengingat jumlah badan usaha nasional kurang dari 10, maka disepakati oleh semua badan usaha nasional yang diundang dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ir. Ary Mochtar Pedju tersebut membentuk Forum Kerjasama yang diberi nama : “Gabungan Perusahaan Pembangunan Perindustrian Indonesia (G3PI)".

Perusahaan Pendiri G3PI, adalah :

  1. PT. Purna Bina Indonesia (PBI)
  2. PT. Pertafenikki Engineering
  3. PT. Panca Perintis Indonesia
  4. PT. Pembangunan Jaya
  5. PT. Tripatra Engineering
  6. PT. Encona Industries
  7. PT. Wahana Muda Indonesia
  8. PT. Inti Karya Persada Tehnik (IKPT)
  9. PT. Rekayasa Industri
  10. PT. Teknik Umum
  11. PT. Mercubuana Raya Kontraktor

GP3I kemudian diubah menjadi GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia) pada tanggal 20 Agustus 1993.

 

 

Era Tahun 90an

Ketika G3PI sudah beranggotakan 17 badan usaha, makin dirasakan bahwa Forum G3PI ini harus dirubah bentuknya menjadi suatu Asosiasi Profesional Badan Usaha EPC.

Pada bulan September 1993, diselenggarakan Musyawarah/Rapat Anggota G3PI dan berhasil mencapai kesepakatan dan tekad bulat semua anggotanya untuk merubah Forum G3PI menjadi sebuah Asosiasi Badan Usaha Profesional dimaksud dengan nama : Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia (GAPENRI).

Catatan : Dalam dunia internasional, badan usaha EPC lazim dan sering dikenal dengan sebutan “Enginnering Company”, atau “System Integrator, dan “EPC Contractor” lazim dikenal juga dengan sebutan “EPC Constructor”.

 

 

Era Millenium 2000

Dengan diterbitkannya Undang–Undang Jasa Konstruksi no. 18 tahun 1999, (dalam pasal 16, digunakan istilah Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi), legalitas dan legitimasi keberadaan Badan Usaha EPC – Engineering Procurement Construction – nasional telah diakui menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dilain pihak, sebagai suatu konsekwensi sebagai Good Corporate Citizen, GAPENRI melakukan perubahan internal yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan UU 18/1999 antara lain, sebagai suatu ilustrasi, dengan ketentuan tentang Azas dan Tujuan (Pasal 2 dan Pasal 3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 - Azas : Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
 
Pasal 3 - Tujuan : Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pengakuan tersebut diatas, GAPENRI juga merupakan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi Nasional di Indonesia yang pertama dan tunggal sampai saat ini.

 

 

Sistem Registrasi dan Sertifikasi

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 28, 29 dan 30 tahun 2000, yang mengatur lebih lanjut UU Jasa Konstruksi no 18 tahun 1999, GAPENRI membentuk Sistim Keanggotaan dan Sistim Registrasi, Klasifikasi, Kualifikasi dan Sertifikasi (RKKS) yang mana bedasarkan itu, GAPENRI dapat melakukan proses registrasi dan Sertifikasi berdasarkan Pedoman Sertifikasi Khusus dari LPJKN, bagi seluruh anggotanya.  Untuk pertama kali Badan Usaha EPC Nasional, mempunyai Sertfikat (dahulu disebut DRM atau TDR) tersendiri.

Proses sertifikasi tersebut dilakukan secara Independen sepenuhnya, dengan melibatkan ”Stakeholders” dari unsur masyarakat konstruksi nasional yang berasal bukan dari unsur–unsur GAPENRI, baik dalam proses validasi, verfikasi dan evaluasi kelayakan sertifikasi. Dalam hal ini GAPENRI menerapkan Azas Nyata sepenuhnya dalam proses sertifikasi.

 

Peran Strategis GAPENRI

Kegiatan usaha Anggota GAPENRI yang mengacu pada persaingan internasional, telah menyebabkan GAPENRI memiliki peran strategis dalam ikut menyikapi perjanjian internasional yang telah mengikat seluruh jajaran bangsa dan negara, seperti WTO,ASEAN dan APEC, dan berperan sebagai ”tulang punggung” pendukung LPJKN dalam menghadapi perjanjian internasional dimaksud.

Dalam SKB Menteri ESDM dan Menteri INDAG, diakui peran strategis GAPENRI dan anggotanya sebagai ”Lokomotif Penarik Gerbong” jasa dan produk Industri Nasional.

 

 

 

Sudahkah Anda memiliki akun di Dropbox?